Beberapa orang mendefinisikan kebahagiaan dengan nuansa materialisme yang sangat kental. Orang bahagia jika semua kebutuhan materinya terpenuhi. Tingkatannya pun beragam. Seorang penjual kacang rebus, sudah merasa bahagia ketika kacang rebus yang dibawa hari itu laris manis. Seorang pemulung merasa bahagia ketika Anda memberikan dua plastik penuh kemasan air mineral yang Anda kumpulkan. Seorang PNS merasa bahagia jika ada gaji ke-16. Seorang kontraktor merasa bahagia jika proyek yang bernilai milyaran rupiah itu lolos. Caleg merasa bahagia ketika mendapatkan kursi legislatif yang telah lama diimpikannya. Anda bisa menambah daftar panjang ini.

Beberapa yang lain, mendefinisikan kebahagiaan melampai batas-batas materi. Kebahagiaan adalah ketika mereka merasa dapat bermanfaat untuk orang lain. Seorang anak kecil merasa bahagia ketika dapat membuatkan mamanya telur ceplok sendiri. Seorang pendidik merasa puas dan bahagia ketika anak didiknya menjadi orang sukses. Orangtua merasakan kemikmatan yang luar biasa ketika anak-anaknya tumbuh dengan sempurna dan beretika. Oppie Andaresta mengatakan, “I’m single and very happy”. Seorang mahasiswa S1 merasa sangat senang ketika pendadaran berjalan lancar. Seorang mahasiswa S3 merasa bahagia ketiga tulisannya terpublikasi di jurnal internasional ternama.

Jika ingin mengemas kebahagiaan secara lebih ilmiah, sila tengok, misalnya, konsep capability approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen, ekonom pemenang Nobel dari Cambridge. Dia mengkaitkan pembangunan dengan kekebasan (development as freedom). Pembangunan yang berhasil akan menjadikan orang dapat mengembangkan kapabilitas (capability) yang dipunyainya menjadi functioning. Kapabilitas adalah peluang, dan functioning adalah realisasinya.

Mempunyai makanan adalah kapabilitas , tetapi memamfaatkan makanan untuk tumbuh dan berkembang adalah functoning. Seseorang mungkin memilih opsi lain, tidak memanfaatkan kapabilitasnya, misalnya dengan melakukan aksi mogok makan. Mempunyai sepeda adalah kapabilitas, dan functioning terjadi ketika sepeda dapat membantu mobilitas kita. Bagi kawan-kawan yang disable, dengan sepeda normal, maka functioning akan sulit terwujud. Dan… dampak dari fuctioning atau functioning final adalah kebahagiaan.

Kalau pembangunan tidak dapat membuat orang merasa bebas dalam meraih kebahagiannnya, maka tidak sulit untuk menyebut bahwa pembangunan telah gagal. Mau contoh? Anda dapat membuat daftar panjang ratusan kilometer contoh pembangunan yang gagal di sini.

Anda sangat mungkin mempunyai konseptualisasi kebahagiaan tersendiri. Saya yakin itu. Apapun konseptualisasi itu, tak seorang pun di dunia ini yang menyalahkan Anda. Yang membedakan hanya satu: apakah kebahagiaan tersebut langgeng atau menuju kepada kebahagian yang lain, atau justru diikuti dengan penyesalan. Nampaknya tiadk sulit untuk memprediksinya. Lagi-lagi ini tergantung dengan horison waktu yang Anda anggap penting. Apakah hari ini saja, satu tahun, satu dekade, sampai mati, atau bahkan melewati batas kematian. Anda yang menentukan.

Sudahkah Anda menemukan kebahagiaan?

Semua itu tidak perlu dilakukan, jika Anda sedang mengunjungi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Jembrana, Bali. Anda tinggal menyentuhkan KTP (dengan teknologi RFID) di alat pembaca pada ATM Palugada (“Asal Tekan Mau, Apa Lu Mau Gua Ada”) yang tersedia di sana. Tekan tombol cetak KK pada layar sentuh, dan tinggal ambil cetakan salinan KK untuk melengkapi persyaratan. Lupa fotokopi KTP, tinggal tekan tombol cetak KTP. Akte kelahiran tertinggal? Tidak ada yang lebih sulit daripada menekan tombol pada layar sentuh. Jika Anda PNS, data kepegawaian juga dapat dilihat pada ATM ini. Jika Anda pengusaha, semua ijin terkait dengan usaha yang Anda miliki dengan mudah akan terpampang di layar. Ke depan, catatan kesehatan Anda pun dapat dengan mudah Anda lacak di ATM ini. Tidak ditarik biaya sepeserpun untuk layanan ini.

ATM Palugada adalah inovasi terbaru Jembrana untuk meningkatkan layanan publik. Hal ini dimungkinkan karena adanya integrasi antarbasisdata yang ada, mulai dari kependudukan, kesehatan, kepegawaian, sampai dengan perijinan. Kabupaten ini nampaknya sudah kenyang dengan penghargaan untuk inovasi teknologi informasi (TI) di sektor publik; mulai dari bidang e-government secara umum sampai dengan pengembangan dan penggunaan software open source. Keterbatasan alokasi dana yang tidak lebih dari Rp 500 juta per tahun untuk bidang TI nampaknya justru melecut kreativitas mereka. Hampir semua software aplikasi yang digunakan adalah buatan sendiri dan open source yang telah dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kepentingan lokal. Aplikasi yang bukan open source bisa dihitung dengan jari. Itu pun bukan karena mereka tidak mampu mengembangkan, tetapi karena aplikasi tersebut dibuat oleh instansi di tingkat nasional.

Saat ini, semua desa, kecamatan, sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA, Puskesmas, dan rumah sakit di Jembrana sudah terhubung dengan jaringan komputer tunggal, yang disebut Jimbarwana Network (J-Net). J-Net inilah yang memfasilitasi komunikasi antar unit dan telah menghemat anggaran karena proses digitalisasi. Sebagai contoh, ketika komunikasi masih tradisional dan banyak mengandalkan kertas, sebuah dinas dapat menghabiskan 500 rim kertas dalam setahun. Konsep kantor tanpa kertas (paperless) yang dikembangkan dengan bantuan J-Net menekan penggunaan kertas menjadi hanya 200 rim per tahun. Biaya komunikasi antarunit dengan VoIP melalui J-Net terpangkas sampai 70%. Perekaman dan verifikasi data warga yang berobat pun dengan mudah dilakukan dengan bantuan J-Net. Sejak tahun 2003, warga Jembrana sudah mendapatkan layanan kesehatan dasar gratis melalui skema Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) yang sejak akhir 2011 berubah menjadi Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) untuk seluruh Propinsi Bali.

Inovasi SMS broadcast yang dikembangkan telah mengefektifkan komunikasi dan penyampaian informasi kepada 4.000 PNS sampai dengan guru di sekolah-sekolah. Komplain dan masukan warga pun terfasilitasi dengan SMS center.

Inovasi e-voting untuk pemungutan suara sudah diterima dengan baik oleh warga untuk pemilihan kelihan dinas/kepala lingkungan. Tidak jarang, sistem e-voting ini juga dipinjam oleh sekolah atau kampus untuk pemilihan ketua OSIS atau BEM. Proses pemungutan suara pun berlangsung dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar, seperti kerahasiaan dan kejujuran.

Keberhasilan Jembrana dalam pemanfaatan TI telah meruntuhkan mitos bahwa e-government dan peningkatan layanan publik harus berbiaya mahal. Meskipun jalan yang ditempuh tidak mulus karena konflik berbagai kepentingan yang ada dan anggaran yang terbatas, Jembrana telah membuktikan bahwa komitmen pemimpin, inovasi, dan dedikasi tim TI jauh lebih menentukan keberhasilan.

*Tulisan pernah dimuat di Kolom Analisis SKH Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 2011.

Demikian, kalimat pembuka buku teranyar berjudul How to Have a Beautiful Mind dari Edward de Bono, ahli creative thinking yang tersohor itu. Buku yang saya beli di Bandara Ngurah Rai Denpasar ini dikemas dalam bahasa yang sederhana dan renyah. Ilustrasi yang diberikan memudahkan pembaca untuk mengikuti alur logika yang disampaikan.

Apa isi buku ini? Buku ini berisi banyak tips bagaimana kita dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih menyenangkan dan kreatif. Ada beragam saran yang disampaikan di sana, mulai dari bagaimana membangun diskusi yang menyenangkan, bagaimana seharusnya kalau setuju dengan pendapat orang, bagaimana jika tidak setuju, sampai bagaimana kita dapat membangun argumen yang kuat dalam berdiskusi tanpa menutup diri terhadap ide-ide kreatif orang lain.

Buku ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengembangkan dirinya menjadi lebih menarik sebagai teman berdiskusi dan ngobrol. Memberi ide tanpa menggurui, tidak setuju dengan orang lain tanpa menyinggung, setuju dengan ide orang tanpa terlihat tidak kreatif, dan mengembangkan diskusi yang produktif sebagai sarana mengembangkan ide-ide kreatif.

Jika Anda termasuk orang yang sulit setuju dengan orang lain, hobi menggurui orang lain, serta jumud alias tidak kreatif, kini pertolongan telah datang. Bacalah buku ini!

“Gimana kabarmu Jang?” sapa Toni kepada Ujang yang sudah hampir seminggu mereka tidak bertemu.

“Baik Bang.”

“Jang, saya dengar kemarin ada rame-rame di Balai Desa. Ada apa Jang?” tanya Toni kepada Ujang. Ujang sudah belasan tahun mengabdikan dirinya menjadi pegawai di Balai Desa.

“Sedih saya Bang.”

“Memang ada apa?”

“Masak masalah tiap tahun sama. Ngributin kalender desa yang salah ketik. Kapan majunya desa kita ini. Eh, ada yang kurang kerjaan nulis di surat pembaca koran. Apa tidak ada yang lebih penting?”

“Terus?”

“Ya, gimana desa kita mau maju. Desa lain sudah mengembangkan program one village one product. Desa sebelah sudah mengembangkan wisata desa. Jalan-jalan kampung juga sudah beraspal semuanya. Banyak turis datang. Lha desa kita?”

Ujang berhenti tidak melanjutkan. Tangannya meraih kopi jos yang barusan dipesannya dari Kang Ridwan.

“Sabar Jang!” sahut Toni.

“Desa sebelah memang kepala desa dan warganya lebih akur. Warganya mau bekerja membantu program-program desa. Tidak asal komplain. Kepala desanya juga memperhatikan aspirasi warganya. Tapi kalau kepala desa dan warga sudah sulit dialog, ya beginilah, kayak desa kita.” papar Toni panjang lebar.

“Betul Bang. Di sini banyak program yang diusulkan warga juga Bang. Ya, hanya saja, hanya usul, gak mau macul Bang. Maunya protes dan komplain saja.”

“Kalau seperti itu, akeh tunggale Jang!”

“Jang, memang yang salah ketik di kalender apa to? Kong kayak ada bulan ketiga belas.”

“Ada beberapa sih Bang. Salah satunya tanggal 17 Agustus yang lupa dimerahin. Cuma ya kan bisa langsung ke Balai Desa, kasih tahu salahnya, atau syukur-syukur, sambil bilang, tahun depan saya akan bantu koreksi. Gak usahlah ditulis di surat pembaca. Kurang kerjaan saja.”

“Memang yang nulis di surat pembaca siapa Jang?” tanya Toni penasaran sambil menyahut pisang goreng yang ketiga.

“Pakde Nok Bang!”

“Lah! Bukannya Pakde selama ini tidak pernah ikut acara tirakatan tujuhbelasan. Ronda gak pernah nongol. Kerja bakti juga selalu absen dengan banyak alasan. Pernah nongol sekali, gayanya bossy, ngebos. Wah jan, aneh!”

“Itulah Bang!”

“Ya, inilah desa kita Jang. Ya kita-kitalah yang mulai Jang. Besok kerja bakti ya Jang.”

“Wah Bang, saya ada acara je.”

“Nah, kau itu Jang, gimana mau maju desa kita, kalau semua orang banyak alasan seperti kau itu!”

“Hehehe, bercanda Bang! Siap Bang!”

Pertanyaannya adalah, apakah sistem yang akan diinstal di gedung DPR, utamanya, digunakan untuk merekam anggota DPR yang hadir atau yang tidak hadir. Anda mungkin menjawab, dua-duanya. Tetapi dari sisi pilihan kata, nampaknya akan lebih elegan jika digunakan sistem presensi, dan bukan sistem absensi.

Kerancuan penggunaan kata ‘absen’ juga digunakan pada ‘daftar absensi’, atau bapak/ibu guru sering mengatakan, “Kelasnya diabsesn dulu ya”. Yang tepat adalah ‘daftar presensi’, karena daftar tersebut, sebagai sistem dengan pemindai sidik jari di atas, tujuan utamanya adalah mencatat yang hadir atau masuk, dan bukan sebaliknya.

Mengapa kerancuan ini terjadi? Dugaan saya karena pengaruh sewaktu di SD dan juga di SMP atau SMA, yang setiap kelas menggantung ‘Papan Absensi’. Istilah ini betul karena yang dicatat di papan tersebut adalah yang absen, bukan yang hadir. Tetapi, nampaknya penggunaan papan inilah yang memicu kerancuan dalam penggunaan kata ‘absen’ dalam konteks lain.

Jadi kalau Anda mahasiswa, dan kawan Anda, mengatakan ‘titip absen’, maka Anda akan salah jika menandatangani daftar presensinya. Jika Anda sayang dengan kawan Anda, seharusnya Anda membiarkan daftar hadir tersebut kosong. Ini menunjukkan Anda paham maksud kawan Anda (dan cerdas!!!), dan sekaligus tidak mau menipu dosen.

Pekan ini (21-23/11/ 2011), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengawal implementasi LPSE secara nasional, menghelat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LPSE yang ketujuh di Bali. Rakornas yang dihadiri 663 orang dari 223 LPSE di seluruh negeri ini merupakan indikator yang menggembirakan dalam gerak bersama melawan korupsi di Indonesia. Statistik dari LKPP mengindikasikan perkembangan LPSE selama empat tahun sejak 2008 yang cukup membesarkan hati. Dalam kurun tersebut, secara nasional, LPSE telah memfasilitasi lebih dari 32.000 paket tender, dengan total anggaran lebih dari Rp 68 triliun. LPSE telah menghemat anggaran negara sebesar 12%.

Prestasi ini menghadirkan potret cerah pemberantasan korupsi di Indonesia. Tentu bukan jalan mulus yang dilalui selama empat tahun. Informasi yang didapat penulis dari berbagai LPSE di Indonesia mengindikasikan jalan terjal penuh tantangan laten, baik dari sisi internal pemerintah maupun dari pihak eksternal.

Tanpa bermaksud mengecilkan hasil perjuangan LKPP dan seluruh LPSE pendukungnya, potret yang dihadirkan oleh statistik di atas barulah sebagian kecil dari potret besar pengadaan barang/jasa di sektor publik. Sebagai gambaran, untuk tahun 2011, total anggaran untuk pengadaan barang/jasa sekitar Rp 450 triliun, dan baru sekitar Rp 51,5 triliun yang diselenggarakan dengan e-procurement. Fenomena ini tentu menggelitik kita untuk tidak hanya mengukur prestasi LPSE atau komitmen pemberantasan korupsi sebuah instansi pemerintah dari jumlah paket yang dilaksanakan atau efisiensi anggaran yang dihasilkan. Kedua ukuran ini mengandung bias bawaan yang berpotensi menyuguhkan indikator transparansi yang semu karena tidak komprehensif. Perspektif lain, seperti menggunakan indikator persentase anggaran pengadaan melalui LPSE dibandingkan dengan anggaran pengadaan total (yang dapat difasilitasi LPSE), perlu dihadirkan.

Karenanya, menjadi penting untuk mengkritisi proses pengadaan tanpa e-procurement yang melibatkan anggaran yang sangat besar tersebut. Jika ditelusur lebih jauh, potret cerah transparansi di atas dapat berubah menjadi setengah buram. Ini adalah tantangan besar LKPP dan LPSE pada masa mendatang, terutama setelah memasuki tenggat implementasi e-procurement untuk semua instansi pemerintah mulai awal 2012 – sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Potret setengah buram ini berpotensi menghadirkan transparansi semu dalam proses pengadaan. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Paling tidak terdapat dua alasan yang dapat diidentifikasi. Pertama, dukungan pemimpin (seperti bupati/walikota dan DPRD) yang minimal. Dalam Rakornas berbagai LPSE juga mengeluhkan hal ini. Kabupaten/kota yang pemimpinnya tidak tersandera masa lalunya dan berani ‘pasang badan’ dalam implementasi LPSE terbukti menghasilkan prestasi yang menggembirakan. Secara umum, komitmen top-down terbukti lebih ampuh dibandingkan dengan komitmen buttom-up. Tanpa dukung pemimpin, komitmen buttom-up ini akan menjadi ‘mboten-up’ alias mandek. Ketika dukungan politis yang kuat tidak ada, LPSE berpotensi menjadi ‘bulan-bulanan’ dan ‘sasaran tembak’ dari berbagai kepentingan yang ada. Kekhawatiran adanya serangan balik koruptor (corruptor fight back) ketika diusik ketenangannya berpotensi terjadi di sini.

Kedua, akibat dukungan yang lemah, implementasi LPSE tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Salah satu modusnya adalah dengan menggunakan celah pada Perpres  54/2010 yang memang belum mengharuskan semua pengadaan dilaksanakan menggunakan LPSE. Paket pekerjaan yang ditenderkan melalui LPSE pun sudah dipilah-pilah dan diatur sedemikian rupa dengan pertimbangan yang sarat kepentingan. Kepentingan ini, alih-alih memerangi korupsi, justru melanggengkan praktik-praktik lama yang tidak bermartabat yang merupakan akar korupsi.

Hal ini mengindikasikan bahwa perang melawan korupsi yang sudah merajalela dalam sistem jamaah yang saling menyandera bukanlah pekerjaan ringan. Karenanya, terlepas dari kekurangan yang masih ada, hadirnya LPSE dengan semua prestasinya dalam empat tahun terakhir sudah seharusnya diapresiasi dan didukung dengan tulus oleh semua pihak. Tanpa pengawalan LPSE yang jujur dan tiadanya dukungan politis yang kuat, pengadaan barang/jasa menggunakan e-procurement hanya akan menghasilkan transparansi semu, dan bukan transparansi sejati.

*Tulisan telah dimuat dalam Kolom Analisis SKH Kedaulatan Rakyat, 26 November 2011.

Jika yang salah menuliskan atau menyebutkan adalah orang awam yang kalis dari pendidikan, mungkin saya juga akan memakluminya, meskipun kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang tetap merupakan kesalahan. Tetapi, kalau sampai lembaga pemerintah ikut-ikutan berbuat salah, tanpa mengetahui yang benar, rasanya kok tidak elok kalau tidak peduli.

Variasi nama tersebut, semuanya dapat Anda temukan dalam keseharian. Berikut beberapa contoh. Nama gedung pameran terbesar di dekat Kebun Binatang Gembira Loka disebut dengan Jogja Expo Center; kode Bandara International AdiSutjipto adalah JOG; alamat situs web yang bisa Anda temukan adalah http://www.jogjakota.go.id dan http://www.jogjaprov.go.id; papan nama sebuah perusahanaan telekomunikasi yang berjarak hanya 100 meter (sekali lagi hanya 100 meter) dari Balai Kota, menuliskan Jogyakarta sebagai alamat pada papan namanya yang sangat besar; perusahaan kaos Dagadu dengan bangga menyebutnya dengan Djokja. Kemudian mana yang benar?

Saya masih ingat ketika Pemerintah Provinsi beberapa tahun yang lalu mendatangkan pakar pemasaran, Hermawan Kertajaya. Hermawan mengusulkan, kalau tidak salah, ada “merek dagang” yang perlu dibuat. Kemudian muncullah, “Jogja, Never Ending Asia” dan muncul juga nama “Jogja Expo Center” setelahnya. Jogja adalah “merek dagang”, bukan nama resmi. Hanya saja, sialnya, informasi yang sampai ke masyarakat tidak lengkap, ditambah sikap tidak peduli dari sebagian masyarakat. Saya temukan beberapa alamat kop surat lembaga pemerintah tidak menggunakan kata Yogyakarta.

Penelusuran saya terhadap dokumen resmi pemerintahan (salah satunya dari Kementerian Dalam Negeri), nama yang benar adalah Yogyakarta, Saudaraku! Menggunakan “Y” dan bukan “J”. Anda bisa menggunakan “J” dan benar jika Anda putar waktu ke belakang sampai sebelum diperkenalkannya Ejaan Yang Disempurnakan pada tahun 1974 yang salah duanya mengubah “J” menjadi “Y”, dan “DJ” menjadi “J”.

Apa masalahnya kalau variasi ini tidak diluruskan? Banyak. Dalam era di mana teknologi informasi menjadi penting, konsistensi data juga menjadi penting. Pernah suatu waktu saya hampir tidak jadi memesan barang untuk dikirim ke Yogyakarta, karena nama kota ini tidak ada dalam daftar. Ternyata kota Yogyakarta terdaftar sebagai Jogjakarta. Sebuah tulisan yang saya kirim ke sebuah konferensi di luar negeri tiba-tiba kota alamat penulis diubah oleh panitia di sana menjadi Jogjakarta, padahal saya menuliskan aslinya dengan Yogyakarta.

Jika memang variasi ini akan diteruskan dengan dalih mengakomodasi kreativitas, nampaknya juga tidak ada masalah, selama dapat selalu dibedakan dengan baik, kapan istilah Yogyakarta digunakan, kapan istilah yang lain digunakan. Tidak mudah memang. Bukankah memang hidup seperti itu?!

Kesadarannya akan masa depan yang muncul ketika dia beranjak remaja, dan semangatnya yang yang luar biasa telah memacunya kembali bersekolah dan menyelesaikan SMA hanya dalam dua tahun. Sebelum lulus SMA, dia memenangkan beasiswa dari New York Times untuk kuliah di Harvard.

Kisah inspirasional ini difilmkan dengan judul “Homeless to Harvard: The Liz Murray Story”. Film luar biasa ini, hari ini (13 Oktober 2011) diputar di FOX Family Movie.

Nampaknya, kita yang sebagian besar lebih beruntung dari Liz, harus malu pada diri sendiri jika masih bermalas-malasan dan tidak serius mengerjakan sesuatu. Liz sangat sadar, bahwa ketika orang sudah meninggal yang diingat adalah kenangan ketika berinteraksi dengan orang lain, manfaat yang kita berikan, kebaikan yang kita tebar dan semai. Hanya itu yang akan hidup di hati orang lain, seperti kasih sayang ibunya Liz yang masih berada di hati Liz Murray.

Bisnis konten memang sangat menggiurkan mengingat jumlah pengguna ponsel di Indonesia yang besar. Data dari Nielsen menunjukkan bahwa di Indonesia pengguna ponsel naik tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir. Ponsel adalah teknologi yang penetrasinya di negara berkembang secepat di negara maju. Jumlah pelanggan sembilan operator telekomunikasi di Indonesia telah mencapai 236 juta (banyak pelanggan yang mempunyai beberapa nomor ponsel sekaligus). Pengguna ponsel berasal dari banyak kalangan, dan cenderung semakin muda. Tidak semua pengguna ponsel mempunyai penghasilan besar, karena dengan uang ratusan ribu saja, saat ini, seseorang dapat mempunyai ponsel. Pasar yang luar biasa besar inilah yang ingin dikelola oleh penyedia konten. Pada tahun 2011, Indonesian Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA) memperkirakan nilai bisnis konten dapat mencapai Rp 2 triliun.

Terkait dengan kasus yang sedang marak, pertanyaannya, mengapa penyedia konten dapat dengan mudah menyedot pulsa pengguna? Ada beberapa sebab yang dapat diidentifikasi. Pertama, informasi yang (sengaja) menyesatkan. Banyak iklan layanan konten dengan SMS premium yang memberikan informasi tidak jelas dan terkesan sengaja menjebak calon pengguna. Tengok saja, beberapa iklan di media elektronik dan cetak. Sebagai contoh, bandingkan besar huruf REG dan UNREG. Belum lagi terkait dengan syarat dan ketentuan layanan yang samar-samar. Asimetri informasi ini menempatkan pengguna dalam posisi yang lemah.

Kedua, akal bulus penyedia konten. Kita harus hati-hati dan tidak menganggap semua perusahaan penyedia konten nakal. Masih banyak konten positif yang bisa dilanggani. Namun, fakta bahwa banyak penyedia konten menghalalkan semua cara untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya tidak dapat ditutup-tutupi. Ini adalah bukti nyata tengara BRTI pada tahun 2007. Akal bulus ini biasanya dikemas dalam program yang menggiurkan, seperti kuis dengan hadiah jutaan rupiah. Belum lagi ditambah sulitnya berhenti berlangganan dengan melakukan UNREG ketika seseorang sudah melalukan registrasi.

Ketiga, latar belakang pengguna yang beragam, terutama yang dengan pengetahuan yang terbatas, nampaknya dimanfaatkan oleh penyedia konten. Pengguna layanan dalam konteks ini dalam posisi yang sangat rentan dan lemah. Namun, tentu saja kesalahan tidak dapat dialamatkan kepada mereka, seperti pada ilustrasi pembuka tulisan ini. Tugas negaralah yang seharusnya menegakkan regulasi dan melindungi pengguna dari praktik-praktik tidak etis penyedia konten. Jadi, kalau beberapa hari yang lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika, mengatakan, “jangan asal yes, yes, yes” ketika menerima SMS tawaran layanan, bukanlah perkataan yang bijak. Dengan komentar tersebut, kesan yang muncul adalah bahwa kambing hitamnya justru adalah pengguna layanan yang sudah terjebak, dengan melupakan konteks bahwa latar belakang pengguna ponsel sangat beragam.

Keempat, penegakan regulasi yang lemah. BRTI sudah mengendus masalah ini sejak beberapa tahun yang lalu. Nampaknya agak sulit dipercaya kalau BRTI dan operator tidak mengetahui praktik tidak etis ini, jauh sebelum kasus ini menjadi berita besar di banyak media. Karenanya, tidak sulit untuk memahami, ketika sebagian kalangan menduga kalau praktik ini sengaja dibiarkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, meskipun dugaan ini sangat sulit dibuktikan.

Langkah pemerintah memasukkan 60 perusahaan penyedia konten ke dalam daftar hitam patut dihargai. Tetapi, apakah langkah menyelesaikan masalah? Belum tentu. Kita nampaknya harus sadar bahwa memori kolektif bangsa ini sangat pendek. Seseorang dengan cap koruptor saja, dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dengan mudah mengubah dirinya menjadi orang bersih, dan masyakarat dengan mudah melupakan cerita lama dan menerima citra barunya. Perusahaan nakal bisa dengan mudah berganti “topeng”.

Karenanya, selain langkah tersebut, edukasi kepada para pengguna ponsel harus terus menerus dilakukan, supaya tidak mudah terpancing dengan iming-iming yang menggiurkan dari penyedia konten. Orang Barat mengatakan, no more free lunch (tidak ada lagi makan siang gratis). Orang Arab berujar, man jadda wajada (orang yang bersungguh-sungguhlah yang sukses). Keberhasilan (termasuk uang/hadiah) tidak mungkin diperoleh tanpa kerja keras. Banyak pihak yang bisa berperan dalam edukasi ini, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, sampai media massa. Sebagai bagian dari edukasi, berita tentang penyedia konten nakal ini juga jangan sampai mematikan bisnis konten yang berkualitas dan memegang etika, sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaku industri kreatif di Indonesia.

*Pernah dimuat dalam Kolom Analisis SKH Kedaulatan Rakyat, 9 Oktober 2011.

“Kok bisa ya?” tanyanya tanpa mengharap jawaban.

“Dulu, dia sangat alim, sering menginspirasi teman, sangat menjaga diri. Kok sekarang di balik jeruji karena terbukti korupsi,” lanjutnya.

“Gak usah heran Jang,” kata Firman kepada Ujang. “Yang tidak berubah hanya Tuhan,” lanjutnya sambil tangannya mengambil pisang goreng yang kelima dari Angringan Kang Ridwan.
“Padahal dulu dia sangat anti korupsi. Aktivisi demo. Wah … jan sulit dipercaya,” Ujang ngedumel setelah melihat tayangan TV yang memberitakan teman yang sangat dikaguminya itu.

“Kira-kira kenapa ya, Kang,” tanya Ujang ke Firman.

“Pernah ke WC Jang?”

“Lha apa hubungannya? Wah Kang Firman ini jorok. Saya sedang makan nih,” protes Ujang yang sedang melahapi ‘nasi kucing’ yang keduanya. Ujang sangat menikmati sambel dan ikan asin dalam bungkusan ‘nasi kucing’ itu. Firman tidak pedulikan protes Ujang.

“Kamu kalau ke WC, pasti hidungmu mengendus dan menghindari bau. Tapi ya kok bisa-bisanya betah berlama-lama?”

“Terus apa hubungannya?”

“Orang kalau masuk sistem yang brengsek, awalnya merasa tidak nyaman. Tapi lama-lama dia akan menikmati. Atau paling tidak menganggap yang brengsek menjadi baik-baik saja.”

“Betul juga ya Kang.”

“Cuma saya masih heran, apa sebabnya ya kok dia begitu mudah menyerah, terpengaruh.”

“Wah gampang saja Jang. Kentut tuh cepat menyebar. Kejahatan itu seperti kentutmu itu. Bau dan mudah menyebar,” ucap Firman sambil mengerdip ke Ujang dan terbawa. Ujang ikut tertawa.

Ujang masih terlihat gelisah dan penasarannya tidak terjawab. Ingatannya kembali kepada masa ketika dia dan kawannya menghabisnya banyak malam bersama, berdiskusi masalah rakyat dan bangsa, mendesain demonstrasi dengan elemen mahasiswa lainnya. Kawan Ujang seringkali menjadi “provokator” demonstrasi. Dia orator ulung. Logika bersih dan mudah diikuti. Perilakunya menjadi contoh.

“But why, why, why?” tanyanya setengah berteriak karena tidal rela kawannya menjadi terpidana.

“Tahun ikan asin Jang,” celetuk Firman tiba-tiba.

“Apa lagi ini Kang. Tadi WC, kentut, sekarang ikan asin.”

“Kamu tahu kan Jang. Laut itu asin. Tapi mengapa ikan di lain tidak terasa asin kalau kita makan?”

“Betul Kang!”

“Karena ikannya masih hidup. Asinnya air laut tidak bisa merasuki tubuh ikan yang masih hidup. Tetapi kalau ikan sudah mati. Maka garam akan mudah mengasinkan ikan tersebut. Kawanmu itu sudah mati. Hati nuraninya sudah mati. Asinnya praktik jahat yang mengelilinginya mudah merasukinya,” jelas Firman bak seorang filosof.

“Kalau tidak mau kerasukan asinnya praktik jahat. Ya jangan matikan itu hati nuranimu.”

“Oooo.”

“Jang, ikan asinmu digondol kucing tuh,” teriak Firman ke Ujang yang keasyikan sehingga kucing yang sudah lama menunggu di bawah bangku berhasil mencuri ikan asin Ujang.

“Kucing kurang ajar!”

Tawa pun pecah di Angkringan Kang Ridwan yang berada di ujung jalan dekat persawahan itu.

Yogyakarta, 23 September 2011

*Kisah ini fiktif belaka. Kesamaan nama dan tempat hanya kebetulan.