Taji Politis Media Sosial

Sepuluh tahun yang lalu, Presiden Filipina Joseph Estrada, dipaksa turun oleh rakyat melalui sebuah demontrasi besar. Massa demonstran berkumpul dengan cepat di Epifanio de los Santos Avenue di Manila. Pada saat itu, layanan pesan pendek (SMS) dijadikan sarana koordinasi oleh para penentang Estrada. Hanya dalam satu minggu sebanyak tujuh juta pesan pendek terkirim. Estrada pun akhirnya terjungkal dari kursi kepresidenannya pada 20 Januari 2001. Sampai saat ini, budaya mengirim pesan pendek, yang mereka sebut ‘texting’, masih sangat populer di Filipina. Teknologi informasi dalam bentuk layanan pesan pendek menunjukkan taji politisnya.

Belum hilang dari ingatan kita peristiwa beberapa minggu lalu di Tahrir Square di Kairo, Mesir, ketika jutaan orang berkumpul untuk menentang pemerintahan Hosni Mubarrak. Internet kembali menunjukkan kekuatannya sebagai sarana penyampaian pendapat, penggalangan opini, dan penggalangan massa yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Mubarrak setelah bertahta selama 30 tahun. Saking senangnya, seorang kawan di kantor yang berasal dari Mesir bahkan merayakan kejatuhan Mubarrak dengan memesan dua buah kue besar. Sekali lagi, teknologi informasi dalam bentuk media sosial (atau situs jejaring sosial), khususnya Facebook, kembali menunjukkan taji politisnya.

Ulasan media yang tidak henti terhadap apa yang terjadi di Mesir dan juga sebelumnya di Tunisia, serta status dan komentar dalam media sosial telah menginspirasi rakyat negara-negara di kawasan Afrika Utara untuk menyatakan pendapatnya. Menurut sebuah sumber, lebih dari 600 orang bahkan harus meregang nyawa di Libya dalam unjuk rasa menentang pemerintahan Moammar Khadafy yang telah berlangsung selama 42 tahun. Cerita bergejolaknya negara-negara di Afrika Utara nampaknya masih jauh dari akhir. Sekali lagi, teknologi informasi dalam bentuk Internet dan segala layanan turunannya telah menunjukkan taji politisnya.

Media sosial telah membawa dampak yang luar biasa dalam banyak hal. Karena intensitas penggunaannya yang terus meningkat, perusahaan telekomunikasi berlomba menyediakan layanan yang memudahkan penggunaan media sosial dalam perangkat bergerak seperti ponsel. Tren dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia menunjukkan hal ini. Bahkan Gemalto, sebuah perusahaan teknologi informasi terkemuka yang bermarkas di Belanda, telah mengembangkan SIM card khusus yang didesain khusus untuk pengguna Facebook.  Karenanya, tidak terlalu mengejutkan jika tahun lalu Mark Zuckerberg, pengembang awal Facebook dengan segala kontroversi di belakangnya, dinobatkan oleh majalah Time sebagai Person of the Year.

Dalam konteks Indonesia, masih segar dalam ingatan kita, misalnya, ketika tahun lalu para pengguna Facebook menggalang opini terkait dengan kasus kriminalisasi pemimpin KPK. Masih banyak kasus menarik, dalam skala yang beragam, yang bisa dituliskan di sini.

Pelajaran apa yang bisa diambil? Pertama, media sosial telah mempercepat pembentukan jaringan sosial yang dulunya mengandalkan mode komunikasi satu waktu-satu tempat. Media sosial telah mengatasi ruang dan waktu, sehingga ‘pertemuan’ dalam dilakukan beda waktu-beda tempat. Taji politis media sosial semakin besar untuk penggalangan opini di negara dengan kultur yang kolektivis, seperti Indonesia. Di banyak negara Eropa dan Amerika, dengan kultur individualis yang sangat kental, beberapa puluh atau ratus kawan sudah cukup. Tetapi di Indonesia, tidak sulit menemukan pengguna Facebook dengan jumlah kawan ribuan. Bahkan beberapa pengguna mempunyai lebih dari satu akun Facebook untuk menampung kawannya yang melebihi 5.000, batas maksimal jumlah kawan untuk sebuah akun.

Di sisi lain, kedua, cara-cara lama untuk membungkam suara rakyat atau menggalang opini berat sebelah tidak lagi efektif. Pengiriman ‘pasukan’ berkuda di Tahrir Square pada saat demonstrasi terbesar dalam sejarah Mesir sedang berlangsung merupakan buktinya. Cara-cara lama yang sama sekali tidak efektif.  Kita nampaknya patut bersyukur dengan situasi di Indonesia saat ini, jika dibandingkan dengan situasi sebelum 1998. Meskipun kita sadar sepenuhnya, iklim tranparansi saat ini masih sangat jauh dari yang ideal. Dalam konteks ini, media sosial dapat dimanfaatkan pemerintah untuk lebih dekat dan lebih transparan dengan rakyatnya. Akun Facebook Walikota Yogyakarta bisa menjadi contoh penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyakarat. Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg, juga pengguna aktif Facebook. Masyarakat Norwegia dapat dengan mudah mengikuti kegiatannya dari hari ke hari, yang tidak jarang disertai dengan foto aktivitas. Ini adalah contoh taji politis media sosial dari sisi yang berbeda.

Ketiga, terdapat kekhawatiran bahwa media sosial dimanfaatkan orang dengan kepentingan tertentu. Ini tidak lebih dari kekhawatiran yang berlebihan. Fakta menunjukkan bahwa pengguna media sosial tidak sebodoh itu untuk digiring dengan opini yang cenderung memihak kelompok tertentu atau untuk kepentingan tertentu dengan mengabaikan akal sehat dan hati nurani. Banyak penggalangan opini di Facebook yang teronggok tanpa ‘pengikut’ dalam jumlah yang signifikan dan dengan mudah tertelan waktu.

Dengan segala manfaat dan mudarat (seperti untuk aktivitas kriminal) yang melekat, saat ini dan pada masa yang akan datang, taji politis media sosial nampaknya tidak bisa disepelekan lagi.

**Pernah dimuat pada Kolom Analisis SKH Kedaulatan Rakyat, 7 Maret 2011

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: