Simfoni Tanpa Orkestrasi

Tiga fragmen berikut mungkin bisa kembali menyegarkan ingatan kita.

Pertama, ketika menjelang pemilihan umum (pemilu) legislatif nasional dan presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU), salah satunya disibukkan dengan urusan penyediaan teknologi informasi (TI). Paling tidak ini sudah terjadi dalam dua kali perhelatan nasional tersebut. Yang menarik, setelah miliaran dana dikucurkan, tabulasi suara nasional tidak didasarkan pada data yang dikirim dengan bantuan TI, tetapi KPU pusat melakukan proses tabulasi nasional. Drama ini sebelumnya didahului dengan kasus daftar pemilihan sementara dan tetap yang problematis.

Kedua, berapa bulan lalu, pemerintah pusat kembali membuat gebrakan dengan memperkenalkan e-KTP, dengan semua cerita pilu korupsi yang menyertainya. Sebelumnya beberapa daerah, seperti Jembrana, sudah memulai dengan konsep yang mirip. Rekam sidik jari dan retina dimasukkan di sana. Hanya saja, banyak orang, termasuk saya bertanya, jika sudah ada e-KTP, kok sewaktu mengirim aplikasi paspor, misalnya, masih diharuskan menyertakan fotokopi KTP ya? Jawabannya sederhana: karena belum terintegrasi dengan Kantor Imigrasi. Mereka di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sedang e-KTP di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sst, jangan lupa, kalau Kemenkumhan beberapa tahun lalu juga membuat gebrakan serupa dengan paspor bimoterik (mirip dengan yang disimpan dalam e-KTP).

Ketiga, meskipun e-KTP belum menyeluruh terselesaikan, kita dipameri oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan terobosan baru, kartu INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprints Identification System). Program kartu ini konon sudah direncanakan tiga tahun sebelumnya. Kartu ini konon juga berisi beragam informasi, termasuk yang terekam dalam e-KTP. Saya tidak membahas masalah privasi di sini, karena di media massa diberitakan banyak informasi privat (nomor sertifikat rumah, dan nomor rekening bank) yang katanya akan dimasukkan.

Benang merah apa yang bisa didapat dari ketiga fragmen di atas? Jika kita terdaftar sebagai sebagai pemilih dalam pemilu, mempunyai KTP dan paspor, serta mempunyai kartu Inafis, kita harus ‘bangga’ karena kita dianggap penting dan data kita direkam berulang kali untuk keperluan yang berbeda. Seperti Lionel Messi atau Didier Drogba yang sering diminta tandatangan. Pertanyaannya: mengapa harus berulang kali, kalau kita masih di negara yang sama dengan bendera yang sama. Jawabannya: karena ada banyak lembaga nasional yang terlibat dan mempunyai program unggulan masing-masing. Terkesan heroik dan luar biasa bukan?

Pamer Diskoordinasi
Namun jika ditelisik lebih jauh, program tersebut justru mengirimkan kesan buruk. Fragmen di atas adalah bukti adanya diskoordinasi antarlembaga, apapun alasannya. Ego sektoral yang banyak menjadi perbincangan nampaknya memang bukan isapan jempol belaka. Program nasional sebuah lembaga nampaknya telah menafikan program lembaga lainnya. Fragmen di atas menambah deretan bukti. Tentu masih banyak fragmen heroik lainnya dan sekaligus menyedihkan yang bisa diberikan di sini.

Lho, apa ruginya? Pertama, data yang ada tidak terintegrasi. Jadi jangan heran kalau sampai saat ini, misalnya, kita sulit mengetahui jumlah pasti penduduk Indonesia, apalagi yang miskin. Yang terakhir ini sangat fluktuatif tergantung kepentingan: untuk data Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembagian beras miskin, atau untuk pencitraan daerah?. Akibatnya apa? Banyak perencanaan yang buruk dan program yang tidak tepat sasaran. Kedua, pemborosan anggaran negara. Jika beragam progam tersebut diintegrasikan, saya yakin tidak sulit untuk menghemat anggaran negara sampai triliunan rupiah. Ketiga, masyakarat juga dibuat bingung, karena banyak yang tidak tahu manfaat dan relevansi program bagi mereka. Pada titik tertentu, beragam alasan yang disampaikan untuk melegitimasi program bisa menuju kepada pembodohan massal.

Infrastruktur Informasi Pemerintah = Solusi?
Salah satu solusinya adalah dengan membangun infrastruktur informasi pemerintah yang terintegrasi. Ada banyak karakteristik yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai infrastruktur informasi (II). Bayangkan saja Internet, sebuah contoh II global. II harus bisa tergabung/tercangkok dengan infrastruktur lainnya. Karenanya II harus dibangun di atas infrastruktur (teknis dan non-teknis) lain yang sudah ada (installed base). II juga harus mempertimbangan praktik yang sudah ada dan pihak-pihak yang terkait (community of practice). Biasanya II dibangun secara bertahap dan ‘baru terlihat’ jika ada masalah. Kalau II berjalan mulus, banyak orang lupa akan keberadaannya.

Ini bukan masalah kemungkinannya secara teknis. Kendala teknis pasti ada, tetapi solusinya jauh lebih mudah dicarikan dibandingkan dengan kendala non-teknis. Faktor non-teknis inilah, terutama politis, yang sangat menentukan. Ingat, program nasional apapun adalah produk politik. Ada banyak pihak yang terlibat dengan beragam intrik dan kepentingan. Di sini, salah satunya, diperlukan pemimpin yang visioner dan tegas di semua tingkatan yang terkait, kalis dari kepentingan sesaat, dan memiliki ‘mata burung’ untuk melihat konstelasi yang ada. Tanpa ini, banyak program akan berjalan sendiri-sendiri seperti simfoni tanpa orkestrasi.

Mau contoh? Implementasi sistem eProcurement (lelang elektronik) nasional yang dikomandoi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bisa dijadikan model. Sistem eProcurement telah terbukti tumbuh menjadi II pemerintah yang handal. Semua karakteristik II dapat disematkan pada sistem eProcurement ini. Misalnya, sistem ini dibangun bertahap (teknis dan non-teknis), melibatkan banyak pihak (seperti Lembaga Sandi Negara, BPKP, Ditjen Pajak, dan praktisi pengadaan barang/jasa di lapangan). Bahkan sistem eProcurement yang sudah ada sebelumnya di Surabaya juga diperhatikan, dan tidak asal menerapkan strategi ‘bumi hangus’.
Hanya saja, kira-kira lembaga lain mau menurunkan ego politis dan sektoralnya gak ya? Hanya mereka dan Gusti Allah yang tahu.

*Tulisan dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaultan Rakyat, 4 Mei 2012

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: