Kotamadya atau kota, propinsi atau provinsi

Tangan saya terasa ‘gatal’ untuk tidak menulis entri blog ini. Masalah ini terlihat sepele, tapi untuk mereka yang peduli terasa menyesakkan. ‘Kegatalan tangan’ ini sudah lama, hanya saja menjadi semakin menjadi ketika tanpa sengaja menemukan sebuah artikel jurnal yang dipublikasikan tahun 2012 yang dalam judulnya termuat kata ‘kotamadya’.

Apa yang salah? Tidakkah dosen para pembimbing mahasiswa sedikit peduli dengan perkembangan lingkugan sekitar? Pertanyaan ini juga berlaku untuk mahasiswa atau siapa saja. Tahukan Anda, sebutan ‘kotamadya’ sudah ‘dihilangkan’ dari bumi Indonesia secara hukum sekitar 13 tahun yang lalu? Sekali lagi, 13 tahun yang lalu, Saudara-saudara! Lha, kok masih ada yang menggunakannnya dalam dokumen ilmiah pada tahun 2012.

Tidakkkah papan nama di kantor-kantor pemerintah dan berita di media cukup untuk sosialisasinya. Ataukah memang hal seperti ini dianggap sepele?

Mau tahu dokumen pendukungnya? Sila buka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan langsung saja menuju ke pasal 212. Di sana tertulis:

“Sebutan Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Propinsi, Kabupaten, dan Kota.”

Mudah-mudahan, pembaca entri blog ini tidak lagi terlibat dalam malpraktik penyebutan ‘kota’ dengan ‘kotamadya’, apalagi ‘kotamadia’.

Yang masih menjadi masalah di sini adalah penyebutan ‘propinsi’ dalam UU No. 22/1999. Saat ini, di lapangan, sebutan ‘provinsi’ (dengan ‘v’) lebih banyak digunakan. Menurut KBBI, sebutan yang baku adalah ‘provinsi’ dan bukan ‘propinsi’.

Sisihkanlah sedikit kepedulian untuk hal-hal seperti ini untuk kebaikan kita dan anak-cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi. Hehehe.

Atau, mungkin sebagian pembaca akan berkomentar: emang gue pikirin!πŸ™‚

8 comments
  1. ndr said:

    Menurut saya pak, bahasa Indonesia banyak yang rancu terkait ejaan atau apapun, kenapa ya pak? atau mungkin saking banyaknya kata-kata serapan?

    • Bisa jadi salah satu sebabnya itu Mas. Sebab yang lain yang saya lihat dalam keseharian adalah sikap menyepelekan. Ya, kitra mulai dari diri kita dan orang-orang di sekitar kita Mas.πŸ™‚

  2. ndr said:

    Berarti bahasa Indonesia itu mirip-mirip dengan budaya dari orang Indonesia kali ya pak, kurang punya karakter yang kuat :d. Ada relasinya dengan masalah sistem pendidikan ndak ya pak kira-kira? kalo menurut saya sih sistem pendidikan kita itu juga kurang terlalu berkarakter, hanya dipermukaan, “mendewa-dewakan” disiplin ilmu yang “beken” seperti eksakta dan bahasa asing

    • Maksudnya budaya kita?πŸ™‚ Hehehe. Sebabnya bisa jadi banyak Mas, termasuk pendidikan (dalam arti luas). terkait itu, contoh juga sangat penting. Lha, kalau para pejabat publik lebih merasa ‘bergaya’ kalau sering menyisipkan istilah asing dalam berdialog dengan masyarakat, terus bagaimana? Hehehe. Media massa juga sangat berpengaruh. Mereka kadang terpengaruh bahasa ‘gaul’. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu saya baca sebuah judul berita media massa: ‘Dua Pencuri Tewas Dimassa’. Lha, kapan ‘massa’ menjadi kata kerja.πŸ™‚

      Yang aneh lagi, dalam situs KBBI tertulis KBBI Daring (alias ‘dalam jaringan’ yang merupakan alih bahasa untuk kata ‘online’). Eh, dalam KBBI sendiri belum ada entri ‘daring’.πŸ™‚ Mudah-mudahan ini bagian dari proses Mas. Santai saja.

      Sekali lagi, mari kita mulai dari kita Mas.πŸ™‚

  3. indrato said:

    iya saya setuju banget sama pak Fathul. selingan aj ya pak, pak Fathul masih ingat Jazz Hitam milik bapak dulu? itu sekarang di “tampani” kakak saya pak, hehehehe

    • Fathul Wahid said:

      Wah, hehehe. Berarti dibeli dari Pak Suryadi ya. Iya setahun lalu saya jual. Mudah-mudahan masih mulus.πŸ™‚

      • Indrato said:

        Iya mungkin pak, saya tahunya dari pak polisi, wahhh masih mulus banget pak, super, super deh

  4. Abshar said:

    di undang-undang 22 th. 1999 sebutan propinsi, bahkan saya pribadi pun sejak kecil pakai kata propinsi. Tapi, dalam KBBI seperti yang bapak katakan yang ada adalah provinsi (proΒ·vinΒ·si: wilayah atau daerah yg dikepalai oleh gubernur). Tapi semestinya yang diikuti adalah bahasa undang-undang karena berketetapan hukum. Mungkin ahli bahasa bisa mengajukan perbaikan UU yang bersangkutan karena ada kesalahan pada kaidah berbahasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: