e-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Publik

Di tengah skeptisisme publik atas program pemberantasan korupsi yang terkesan setengah hati, sebuah harapan baru kembali dimunculkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada penghujung 2012. Mulai 2013, pengadaan layanan koneksi Internet sampai dengan 30 Mbps untuk lembaga pemerintah dapat membeli langsung tanpa melalui lelang. Sebanyak 27 Internet Service Provider (ISP) telah bergabung untuk inisiatif ini. Ini tentu baru langkah awal dalam pengembangan e-katalog (http://e-katalog.lkpp.go.id) dalam pengadaan barang/jasa secara online (e-procurement). Di waktu mendatang diharapkan semakin banyak barang/jasa dengan spefisikasi yang terstandardkan (seperti kendaraan bermotor, alat-alat kesehatan) yang masuk dalam e-katalog. Dalam e-katalog yang tersedia online dicantumkan spesifikasi barang/jasa dan harga yang ditawarkan oleh rekanan.

Apa manfaatnya? Pertama, e-katalog menjadikan proses pengadaan barang/jasa di sektor publik lebih efisien. Waktu pengadaan yang pendek dan persaingan sehat rekanan menunguntungkan pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik. Kedua, e-katalog juga dapat meningkatkan transparansi. Dalam kasus koneksi Internet, semua ISP memberikan harga layanan secara terbuka. Dengan demikian, masalah kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam pengadaaan barang/jasa bisa ditekan. Ketiga, e-katalog yang menyederhanakan proses akan mengundang semakin banyak rekanan untuk berpartisipasi. E-katalog telah menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/jasa yang cenderung rumit (red tape). Manfaat seperti ini akan semakin terasa, ketika semakin banyak barang/jasa yang dimasukkan ke dalam e-katalog.

Harapan ini dilengkapi dengan kampanye LKPP untuk penggunaan e-procurement untuk 100% dalam pengadaan barang/jasa sektor publik. Kampanye ini bisa dikaitkan dengan Instruksi Presiden No. 17/2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang mengharuskan lembaga pemerintah pada tahun 2012 melakukan lelang secara online: sebanyak 40% anggaran pengadaan (untuk provinsi/kabupaten/kota) dan 75% (untuk lembaga di pusat). Apakah semuanya akan berjalan mulus? Belum tentu.

Sampai saat ini, belum ada statistik resmi capaian instruksi ini, termasuk sanksi apa yang diberikan kepada lembaga pemerintah yang gagal mencapai target. Namun demikian, tidak sulit untuk memprediksi, bahwa untuk beberapa lembaga pemerintah yang berkomitmen tinggi nampaknya target yang diset tidak terlalu sulit dicapai, dan bahkan mudah untuk dilalui. Kota Yogyakarta adalah salah satu contoh pionir e-procurement di Indonesia untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, selain Surabaya dan Bogor. Data dari lapangan menunjukkan bahwa penggunaan e-procurement selain memberikan efisiensi harga, juga telah menjadikan proses lelang semakin cepat, disamping menjadikan petugas pengadaan bebas dari ‘teror’. Namun menjadi pionir tentu tidak cukup, seperti halnya kabupaten/kota lain, jika initiatif tidak dikawal secara konsisten secara terus menerus. Beberapa di antaranya adalah dengan ‘melembagakan’ e-procurement, menjadikannya sebagai rutinitas dan memberikan dukungan politik yang pantang surut.

Sebaliknya, beberapa lembaga pemerintah lain, terutama di daerah, sangat mungkin harus berjuang keras untuk mencapainya. Kendala teknis bisa jadi hanya sebagian kecil masalah. Kendala non-teknis lebih mendominiasi. E-procurement sebagai bagian dari inisiatif e-government adalah keputusan politik yang tidak steril dari tarik-ulur kepentingan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan antaraktor menjadi penghambat utama pelaksanaan e-procurement di banyak lembaga. Tidak jarang beragam ‘trik’ dilakukan untuk tetap melanggengkan praktik lama, tetapi tetap mendapatkan legitimasi bahwa sebuah lembaga telah mengadopsi e-procurement.

Mengingat masih terjalnya jalan yang harus ditempuh menuju pengadaan barang/jasa yang semakin bermartabat dan bersih, partisipasi aktif yang tulus dari semakin banyak lembaga pemerintah adalah keniscayaan. Smart Report LKPP, sampai 14 Januari 2013 menunjukkan bahwa inisiatif e-procurement yang dimulai pada 2008, telah memfasilitasi lebih dari 100.000 lelang online, digunakan oleh lebih dari 270.000 rekanan, memberikan efisiensi sebanyak 11.20% (lebih dari Rp 19 triliun) dari total pagu aggaran lebih dari Rp 172 triliun. Terkait dengan hal ini, Direktur E-Procurement LKPP, Ikak G. Patriastomo dalam komunikasi personal dengan penulis menyatakan, “Isu keberlanjutan suatu gerakan terjadi bila partisipasinya bersifat masif. Partisipasi semua pihak memerlukan sifat dan pendekatan yang memberi ruang semua pihak yang ingin mengambil peran. Tidak boleh ada dominasi dalam gerakan seperti ini, walaupun tetap diperlukan pengikat sehingga tidak menjadi gerakan acak.” Prinsip yang mendasari inisiatif e-procurement ini, nampaknya dapat menjadikannya sebagai contoh untuk inisiatif nasional lain yang serupa. Karenanya, tidaklah berlebihan kalau kita memberikan apresiasi kepada LKPP dan segenap jajarannya di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia.

Apakah e-procurement, termasuk e-katalog, benar-benar dapat menghilangkan korupsi? Inilah pertanyaan yang sering penulis dapatkan ketika melakukan presentasi tentang e-procurement di Indonesia pada beragam konferensi internasional. Jawaban penulis, sambil tersenyum, cukup singkat, “Ya, tetapi …”. Harapan untuk Indonesia yang semakin bersih itu ada, dan marilah terus berharap!

Yogyakarta, 14 Januari 2013

About these ads
6 comments
  1. yoga suweda said:

    Dear..
    Menurut pendapat saya,, muncul nya e-catalog/pembelian langsung secara online, itu hanya akan menguntung kan pedagang ato distributor besar di pusat, lah bagaimana dengan rekanan kecil di daerah (mati kutu), pembelian langsung hanya akan memperparah kolusi dengan dalam suatu instansi,

    Contoh : pengadaan pada RS pemerintah, saya yakin akan terjadi kolusi dengan kepala RS dan dokter selaku pengguna alat,

    dimana rasa keadilan bagi kami sebagai suplier kecil didaerah,,,

  2. Ikak G. Patriastomo said:

    Suatu gambaran persoalan yg sangat pas tanpa kehilangan harapan dari potensi suatu inisiatif. Pastikan 100% e-procurement untuk Indonesia bersih dan sejahtera.

    • Fathul Wahid said:

      Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya Pak Ikak. Beberapa komentar dari kawan-kawan daerah nampaknya relevan untuk LPSE ke depan. Sukses selalu untuk Bapak dan LPSE.

  3. E-Catalog baik untuk pejabat (PA/KPA/PPK) dan distributor Besar, karena bisa cepat belanjanya, dan cepat pula dapat fee-nya. Kemudian Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) apakah juga harus memeriksa sebelum dan sesudah barang diikirim ke lokasi ?? Sementara itu CV/Badan Usaha Kecil di daerah hanya dijadikan penonton. Apakah ini yang namanya ekonomi kerakyatan?? Apakah sistem seperti ini justru mengundang Kolusi dan Korupsi??…Mudah2an LKPP akan lebih Bijak menyikapi hal ini.

  4. Uyung Wahyudi said:

    Seandainya yang masuk e-katalog hanya ada satu jenis dan satu merk barang (spt contoh untuk alat dan mesin pertanian yang masuk cuma hand traktor Quick dari MERK kUBOTA), apakah pembelian langsung dapat dilaksanakan? karena menurut Peraturan pemerintah baik No 54 maupun no.70 ini pengadaan seperti tidak diperkenankan karena akan mengarah pada satu spek jenis barang saja (tidak melalui persaingan sempurna).

  5. Febrina A said:

    Apabila e-katalog sudah berjalan dengan baik, yang akan mendapatkan keuntungan tentu saja pengguna barang/jasa baik lembaga terkait maupun masyarakat. Karena harga yang ditawarkan hampir sama dengan harga retail bahkan dibawahnya. Selain itu lamanya waktu dan biaya untuk proses pengadaan bisa ditekan. Dengan demikian proses pengadaan bisa berlangsung lebih cepat, dan dengan alokasi anggaran yang besarnya sama tentu saja bisa diperoleh jumlah barang yang lebih banyak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 47 other followers

%d bloggers like this: