Sisi gelap media sosial

Dua setengah tahun yang lalu, saya menulis entri berjudul “Taji Politis Media Sosial”.  Beragam sisi positif teknologi informasi, terutama media sosial, dalam membantu perubahan besar diungkap. Mulai dari cerita penumbangan Presiden Filipina Joseph Estrada pada awal 2001 yang dipaksa turun oleh rakyatnya melalui sebuah demontrasi besar di Epifanio de los Santos Avenue di Manila, sampai dengan penjungkalan Presiden Mesir Hosni Mubarrak melalui aksi jutaan massa di Tahrir Square di Kairo pada paruh awal 2011. Kasus pertama tidak dapat dilepaskan dari layanan pesan pendek, dan kedua dari media sosial, dalam penggalangan opini dan massa. 

Kawan saya dari Mesir bahkan memesan dua kue tart untuk merayakan peristiwa jatuhnya Hosni Mubarrak. Sambil menikmati kue, saya katakan ke dia, “Keadaan mungkin tidak selamanya indah. Saat ini rakyat Mesir mudah bersatu karena musuh bersama sangat jelas. Tapi hati-hati, sehabis revolusi, ketika musuh bersama tidak jelas, konflik antar kelompok dengan beragam kepentingan sangat mungkin terjadi.”  Indonesia memiliki pengalaman ini, msiki dalam derajat yang berbeda. Meski tidak saya harapkan, dugaan saya tersebut nampaknya menjadi kenyataan. Rabu lalu (14/08/2013), beragam media mengabarkan lebih dari 500 demonstran tewas. Revolusi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang sering dilabeli The Arab Spring menjadi anti-klimaks. Judul lagu yang dipopulerkan oleh Teti Kadi puluhan tahun lalu nampaknya cukup mewakili keadaan di Mesir: layu sebelum berkembang.

Apa hubungannya dengan judul kolom ini? Media sosial, termasuk Facebook, Youtube dan Twitter, dalam kasus ini ternyata menampaknya sisinya yang lain, sisi gelap yang bisa sangat mengkhawatirkan. Beragam informasi sarat kepentingan tentang situasi terakhir di Mesir, misalnya, menyebar dengan cepat. Perang informasi di Internet, terutama media sosial ini ikut ‘memanaskan’ konflik yang ada. Karenanya, seorang kawan Indonesia saya merasa beruntung karena media sosial belum ada ketika reformasi di Indonesia terjadi pada 1998. Dia sampai gemetar membayangkan jika konflik horisontal terjadi di Indonesia karena beragam informasi sarat kepentingan dapat sangat cepat disebarluaskan. Ini juga yang nampaknya terjadi di Mesir, dengan segala pro-kontranya.

Sisi gelap media sosial ini merupakan turunan inheren dari karakteristknya, terutama dua hal berikut.

Pertama, ketiadaan filter informasi. Semua jenis informasi dapat melenggang tanpa siapapun dapat mengendalikannya. Kita bisa temukan informasi yang cukup obyektif, tetapi tidak jarang informasi sarat kepentingan kelompok berseliweran di media sosial. Kondisi ini diperparah dengan enggannya orang memverifikasi informasi, misalnya, dengan mencerna dengan lebih baik dan membandingkannya dengan informasi lain. Orang cenderung terkecoh dengan informasi yang mengkonfirmasi pendapat awal yang diyakininya, dan menutup mata terhadap perspektif lain yang bisa jadi lebih obyektif dan mencerahkan. Intensitas informasi yang mewakili perspektif tertentu juga menimbulkan asimetri informasi.

Ketiadaan keinginan untuk merenungkan informasi dengan baik yang dibarengi dengan respon yang emosional, seringkali memunculkan informasi baru yang tidak kalah menyesatkan. Media sosial menjadikan informasi ini melanglang buana dengan sangat cepat dengan fasilitas ‘share’ atau ‘retweet’ dalam satu klik. Di sinilah, dialektika munculnya media sosial menemukan bukti baru.

Apa yang dapat dilakukan? Banjirnya informasi menuntut kita melakukan proses seleksi informasi dan perenungan yang lebih baik, apalagi jika ingin menyebarluaskannya. Jika memungkinkan, lakukan verifikasi dengan baik. Jika tidak, tidak ada salahnya menjadikan informasi tersebut bersifat privat tanpa dilempar lebih jauh ke ranah publik.

Kedua, anonimitas. Produksi informasi yang ngawur dan tidak obyektif, selain diwarnai oleh kepentingan, juka dipicu oleh anonimitas yang dapat diciptakan. Orang bisa dengan mudah menyembunyikan identitas aslinya, dan bahkan menggunakan identitas orang lain. Karena ini, orang cenderung tidak berpikir panjang sebelum memproduksi atau menyebarkan informasi yang menyesatkan. Diskusi online di media sosial juga sering menjadi tidak sehat karena karakteristik ini. Hal ini sangat jauh dari ide besar ruang publik (public sphere), ranah kehidupan sosial yang di dalamnya sesuatu yang mendekati opini publik dapat dibentuk, yang digagas oleh Habermas.

Seharusnya, media sosial dapat menjadi perluasan ruang publik dari diskusi masyarakat yang rasional dan kritis dan tidak tersandera oleh kekuatan negara, korporasi, atau kelompok tertentu. Untuk itu diperlukan diskusi yang mengedepankan argumen yang rasional, menghargai opini dari perspektif yang berbeda, menjunjung tinggi kejujuran, dan menjaga kemandirian dengan menjauhkan diri dari kooptasi negara, korporasi, dan kelompok tertentu.

Anonimitas yang disalahgunakan nampaknya telah menutup pintu munculnya sisi positif media sosial. Identitas pengguna yang jelas, meski tidak dapat selalu menjamin kualitas diskusi, namun dapat mengurangi sisi gelap media sosial yang seringkali luput dari perhatian dan disepelekan.

**Pernah dimuat pada Kolom Analisis SKH Kedaulatan Rakyat, 24 Agustus 2013

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: