eBudgeting

Dalam sebuah konferensi internasional, seorang peserta bertanya ketika saya selesai mempresentasikan eProcurement (lelang online) di Indonesia: Apakah Anda yakin sistem tersebut benar-benar menghapus korupsi? Jawab saya: Tidak seratus persen. Saya jelaskan bahwa korupsi dalam ranah pengadaan barang dan jasa, mencakup semua spektrum, tidak hanya pada saat lelang. “Bau busuk” korupsi dapat tercium mulai pada saat perencanaan atau penyusunan anggaran. Drama kekisruhan antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah buktinya.

Dalam beberapa pekan terakhir, publik diberi tontonan menarik ini. Mengapa menarik? Meskipun ini adalah masalah DKI Jakarta, kisruh ini adalah yang pertama terjadi di Indonesia secara telanjang. Publik semakin dewasa dan lebih peduli dengan masalah bangsa. Diskusi publik di banyak media, termasuk media sosial, adalah indikasinya. Saling tuduh siapa mengubah RAPBD adalah menu utamanya. Ahok menuduh DPRD yang menambah anggaran “siluman” sebesar Rp 12,1 triliun. Sebaliknya, DPRD menuding pihak eksekutif yang melakukannya. Bahkan, kekisruhan ini bereskalasi dalam beberapa hari terakhir, dengan aksi saling melaporkan.

Bagaimana mengurangi “bau busuk” korupsi yang mungkin terjadi pada saat penyusunan anggaran? Sistem eBudgeting yang digunakan oleh DKI Jakarta adalah salah satu jawabnya. Karena itulah, Ahok dapat dengan “mudah” mengetahui dan yakin munculnya anggaran “siluman”. eBudgeting adalah aplikasi teknologi informasi atau perangkat lunak untuk mendukung siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, pembuatan program, sampai dengan kendali dan evaluasi. eBudgeting di Indonesia sebetulnya bukan hal baru. Kota Surabaya sudah menggunakannya mulai beberapa tahun yang lalu.

Apa manfaat dari eBudgeting? Pertama, kontrol akan lebih mudah dilakukan. Hanya mereka yang berhak yang dapat mengakses dan mengubah anggaran. Karenanya, pelacakan siapa mengisi apa seharusnya juga dapat dilakukan dengan mudah (jika fitur ini dikembangkan). Namun demikian, manfaat ini mewujud hanya jika asumsi orang yang berhak tersebut adalah orang-orang terpercaya.

Kedua, kontrol dapat dilakukan sejak tahap perencanaan. Pada kasus DKI Jakarta, eBudgeting didesain untuk dapat menolak usulan yang dianggap tidak relevan. Usulan anggaran yang “mengada-ada” dapat diminimalkan. Ahok mengklaim, fitur ini dalam sistem eBudgeting di DKI Jakarta telah menolak usulan anggaran yang tidak relevan sebesar Rp 5,3 triliun.

Ketiga, tranparansi anggaran dapat ditingkatkan. Saat ini, publik dapat melihat RAPBD detil dua versi secara online, meski tidak pada situs web resmi. Rasa penasaran publik terobati. Ke depan, RAPBD versi final, termasuk realisasinya secara detil seharusnya juga dapat diakses oleh publik. Sampai hari ini, sangat sulit mencari laporan realisasi APBD detil yang dapat diakses oleh publik. Masih banyak pihak yang risih dengan berbagai alasan. Supaya tidak hanya menjadi mimpi tanpa ujung, diperlukan keberanian khusus dari pada pemimpin pemerintahan semua tingkat. “Kalau bersih kenapa harus risih”, bunyi slogan sebuah iklan.

Keempat, kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan. Capaian pelaksanaan program dan keterserapan anggaran bahkan dapat diketahui secara langsung ketika sudah dilaporkan ke sistem. Dengan catatan, sistem eBudgeting memuat fitur ini. Dengan demikian, pemerintah menjadi lebih akuntabel, karena setiap rupiah pengeluaran dapat dilacak dengan mudah.

Daftar manfaat ini dapat diperpanjang, termasuk kemungkinan melakukan simulasi dan bahkan peramalan anggaran. Lagi-lagi, jika fitur ini dirasa perlu dan dimasukkan ke dalam sistem. Jika daftar manfaat ini terwujud, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun dapat terungkit.

Namun demikian, perlu diingat, penggunaan eBudgeting bukan tanpa hambatan. Sebagai halnya banyak inisiatif penggunaaan teknologi informasi di sektor publik, hambatan terbesarnya bukan masalah teknis. Faktor non-teknis, termasuk kepentingan beragam orang yang terlibat, sangat mungkin lebih dominan. Nilai yang disuntikkan ke dalam sistem eBudgeting adalah kontrol dan transparansi. Tidak semua orang nyaman dengan ini. Masalah klasik, namun tetap aktual.

Tulisan ini dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: