Archive

In the news

Sudah sejak lama, korupsi dipercaya sebagai penghambat utama pembangunan bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan memberikan predikat kejahatan luar biasa (extraordinary crime) untuk korupsi. Sumber korupsi sangat beragam, namun bidang pengadaan barang dan jasa merupakan ‘penyumbang’ terbesar. Sebanyak 70% kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Untuk memerangi korupsi yang sudah pada level njelehi ini, sejak 2008, Pemerintah Indonesia secara bertahap telah mengadopsi e-procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan bantuan teknologi informasi. LPSE hadir untuk menutup celah korupsi dalam proses pengadaan dengan menghadirkan transparansi proses pengadaan yang selama ini masih menjadi ‘barang mewah’ di Indonesia. Read More

Yogyakarta, Kompas – Untuk membantu kalangan usaha kecil menengah yang sifatnya masih pemula, pemerintah kabupaten Sleman tahun ini mengucurkan bantuan penguatan modal senilai Rp 750 juta, untuk 45 unit usaha. Dana tersebut diberikan kepada pengusaha kecil dengan bunga enam persen per tahun dengan pinjaman maksimal Rp 25 juta. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pengembangan Usaha Bidang Perindustrian Pemkab Sleman Dwijo Putra, kepada pers, di sela-sela kuliah umum Entrepreneurship Mendirikan Perusahaan Sendiri, di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (1/3).

Menurut Dwijo, sampai dengan akhir tahun 2006, total dana bantuan penguatan modal yang sudah digulirkan ke masyarakat mencapai Rp 2,5 miliar untuk 240 pengusaha. Sampai saat ini, setoran pinjaman mereka tergolong masih lancar dengan angka kredit bermasalah di bawah dua persen.

“Bantuan ini diberikan untuk mengurangi pengangguran khususnya pengangguran terdidik di Sleman, dengan mengarahkannya pada dunia wirausaha. Saat ini, sektor industri yang paling prospektif di Sleman adalah sektor konstruksi dan kerajinan kecil,” tuturnya.

Dekan FTI UII yang juga hadir dalam jumpa pers, Fathul Wahid mengatakan untuk membekali para mahasiswanya memasuki dunia wirausaha, sejak tahun 2002 pihaknya telah memasukkan mata kuliah Kewirausahaan ke dalam FTI. “Melalui mata kuliah itu, mereka kami tugasi membuat business plan,” katanya.

Diungkapkan Fathul, bagi proposal yang prospektif, pihak kampus menyediakan bantuan modal bagi kelompok mahasiswa bersangkutan, untuk mewujudkan proposalnya tersebut. Tahun lalu, ada sekitar 16 proposal business plan yang masuk dan tujuh di antaranya mendapat dukungan modal. “Proposal yang lolos itu, antara lain berupa usaha warnet, software, dan event organizer,” tuturnya.

Kuliah umum dengan tema wirausaha, lanjut Fathul, sengaja digelar untuk membuka kesadaran mahasiswa bahwa lulusan universitas tidak harus bekerja di kantor, tetapi juga bisa membangun usaha sendiri. Kalau hanya bergantung nasib menjadi pegawai, maka penyerapan pengangguran akan lambat. (ENY)

*Dimuat di Kompas, 2 Maret 2007

Yogyakarta, Kompas – Keterlibatan perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan terhadap usaha kecil menengah dinilai masih kurang optimal. Melalui berbagai sumber daya yang dimiliki, seperti hasil- hasil penelitian dan jumlah mahasiswa yang besar, optimalisasi peran pendampingan itu bisa dilakukan. Bagi PT, UKM bisa menjadi laboratorium hidup untuk kepentingan pengembangan pembelajaran.

“Perguruan tinggi (PT) kita punya sumber daya sangat besar dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Ini bisa didayagunakan untuk melakukan pendampingan bagi UKM. UKM tentu akan terbantu, sedangkan perguruan tinggi juga bisa belajar banyak dari UKM. Melalui program seperti itu, keberadaan pendidikan tinggi di Yogyakarta akan dirasakan langsung perannya dalam masyarakat,” kata Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid, Jumat (6/10) di Yogyakarta.

Ia menjelaskan, kerja sama PT dan UKM bisa berlangsung secara saling menguntungkan. UKM di Yogyakarta yang jumlahnya sangat banyak, lanjutnya, bisa menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa dan dosen untuk belajar mempraktikkan dasar-dasar ilmu, seperti masalah produksi, desain produk, maupun keuangan.

Pendampingan itu perlu dilakukan sinergis antarperguruan tinggi sehingga tidak tumpang tindih, misalkan membantu pengembangan desain produk, menyusun program situs web bagi UKM untuk membantu pemasaran produk. “Program pendampingan bisa dilaksanakan melalui kerja praktik mahasiswa dan tugas akhir mahasiswa yang diarahkan membantu UKM. Melalui cara itu, selain UKM akan terbantu secara gratis, mahasiswa juga mempunyai ruang untuk aktualisasi dan belajar,” ujarnya.

Pihaknya kini sedang merancang pendampingan intensif terhadap UKM melalui pembentukan business development services atau layanan pengembangan UKM, juga akan dilakukan pelatihan teknologi informasi.

Dari survei yang dilakukannya terhadap 146 UKM dari berbagai sektor di DIY diketahui 59 persen UKM telah memiliki komputer. Namun, dari jumlah itu, sebagian besar (72 persen) UKM baru menggunakan komputer dalam lima tahun terakhir. Dari UKM yang telah mempunyai komputer, 68,9 persen menggunakan untuk mengetik surat/laporan, melakukan perhitungan (66,67 persen), mengakses internet (34,5 persen), mendesain produk (43,7 persen), menjalankan sistem informasi (28,7 persen), dan melakukan presentasi (20,7 persen). “Perlu ada upaya optimalisasi TI untuk pengembangan UKM di Yogyakarta,” katanya. (RWN)

*Dimuat di Kompas, 07 Oktober 2006

Yogyakarta, Kompas – Pembelajaran bidang teknologi informasi di perguruan tinggi dinilai masih belum sejalan dengan kebutuhan industri atau pengguna jasa. Untuk itu, diperlukan perbaikan terus- menerus terhadap kurikulum bidang teknologi informasi di pendidikan tinggi.

Hal itu diungkapkan Fathul Wahid, Sekretaris Jurusan Teknik Informatika (TI), Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Rabu (5/4), di ruang kerjanya. “Hal utama yang masih kurang dimiliki para lulusan dan mahasiswa teknik informatika adalah penguasaan soft skill,” katanya.

Fathul mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya, kemampuan yang dimiliki sarjana dan pekerja TI yang sangat diutamakan oleh industri adalah kemampuan soft skill dan kemampuan hard skill. Kemampuan hard skill yang sangat diperlukan atau harus dimiliki lulusan itu, yakni penguasaan sistem dan jaringan komputer, sistem informasi dan perangkat lunak, serta multimedia.

Penelitian itu dilakukan dengan metode pemindaian atas 678 iklan display lowongan pekerjaan bidang TI yang dimuat di lima media massa besar nasional, yakni Kompas, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, Republika, dan Media Indonesia. Pemindaian dilakukan selama 128 hari, mulai 18 Juli-24 Oktober 2005. Metode kedua adalah dengan survei kepada komunitas teknologi informasi di Indonesia secara online, yang melibatkan 126 responden.

“Kedua metode memberikan hasil yang saling menguatkan. Secara umum, baik hard skill dan soft skill dianggap penting dalam melakukan pekerjaan,” ujarnya.

Fathul mengungkapkan, dari penelitian itu diketahui soft skill yang dibutuhkan cenderung sama untuk semua jenis pekerjaan, sedangkan hard skill tergantung bidang pekerjaan. “Kemampuan soft skill yang dibutuhkan adalah yang terkait dengan manajemen dan bisnis, atau kewirausahaan, kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemauan untuk terus belajar,” ujarnya. Menurut Fathul, soft skill itulah yang harus dibangun dan ditanamkan kepada mahasiswa TI.

“Perlu ada perombakan kurikulum TI di perguruan tinggi beserta cara pembelajarannya. Mahasiswa harus dilatih agar mempunyai soft skill yang baik,” ucap Fathul. (RWN)

*Dimuat di Harian Kompas, 6 April 2006

%d bloggers like this: