Archive

Riset

Berikut adalah beberapa pelajaran dari implementasi e-government di Sragen.

1. Kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas

Kepemimpinan politik dengan visi yang jelas mutlak diperlukan dalam menjamin keberhasilan implementasi e-government (i.e. The Asia Foundation, 2007). Manajemen perubahan (change management) untuk mengatasi inersia organisasi dan kultur hanya dapat dilakukan dengan baik dengan dukungan kepemimpinan yang kuat. Tantangan organisasi dan kultural sangat sering lebih sulit diselesaikan daripada tantangan dari sisi teknologi. Bupati menyatakan, ”Manajemen perubahan perlu untuk menjamin keberhasilan implementasi e-government”.

Bahkan dalam beberapa pertemuan dengan staf, Bupati mempersilakan kepada yang menentang kebijakan implementasi untuk mundur dari jabatannya. Kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas ini telah memberikan hasil yang nyata, berupa dukungan dari para staf dan bahkan rival politiknya di DPRD. Latar belakang Bupati sebagai penguasaha sukses dalam bidang minyak bumi mungkin mempengaruhi gaya kepemimpinan politiknya.

Kepemimpinan politik yang kuat ini sekaligus menjadi bukti komitmen pimpinan dalam implementasi e-government. Komitmen yang rendah dari pimpinan, karena ketakutan akan kehilangan kekuasaan, merupakan salah satu kendala dalam implementasi e-government (Allen et al., 2004).

2. Pelibatan semua pihak

Kepemimpinan yang kuat telah memberikan iklim yang baik untuk membangkitkan kesadaran bersama akan arti penting dukungan semua pihak e-government. Tahap awal implementasi bukan tanpa hambatan. Awal dibukanya KPT telah memunculkan sinisme dari banyak pihak. Adopsi inovasi selama belum terbukti bermanfaat seringkali mendapatkan resistansi. Ketika inovasi sudah terbukti, maka dengan mudah untuk mendapatkan dukungan banyak pihak (Rogers, 1995). Pelibatan semua pihak akan mengurangi resitensi ini.

Pelibatan semua pihak dalam implementasi e-government dari berbagai tingkatan, mulai kabupaten sampai desa, merupakan modal awal keberhasilan. KPT telah mengubah paradigma pelayanan publik di Sragen. Hubungan antar lembaga pun menyesuaikan. KPT sebagai sebuah one-stop service telah berhasil menyatukan komitmen semua dinas terkait dalam memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

3. Penyiapan sumberdaya manusia

Dalam implementasi e-government di Sragen, salah satu kendala yang sangat nyata pada tahap awal adalah kapabilitas sumberdaya manusia. Masalah sumberdaya manusia adalah tipikal dalam implementasi e-government, terutama di negara berkembang (e.g. Heeks dan Davies, 1999).Beberapa inisiatif pun diambil untuk mengatasi masalah ini.

Masalah terbesar adalah mengubah pola pikir. Pelatihan, konsultansi, dan studi banding ke beberapa perusahaan swasta pun dilakukan. Bahkan seragam staf di KPT pun tidak jauh dengan seragam pegawai di pegawai perusahaan swasta seperti bank. Semua dilakukan untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik.

Untuk menyiasati masalah kapabilitas individu, pelatihan teknologi informasi dilakukan secara teratur. Setiap Kepala Dinas bahkan harus didampingi oleh seorang operator yang terlatih.

Di samping itu, beberapa orang profesional diundang untuk bergabung dengan Tim TI. Jiwa entrepreneurial pun ditanamkan kepada semua staf untuk memberikan yang terbaik untuk Sragen dan siap memberikan bantuan kepada kabupaten/kota lain jika diminta.

Inistiatif yang terakhir ini telah membuat Tim TI Sragen mendapatkan banyak undangan untuk membantu implementasi sistem serupa di kabupatan/kota lain, dan bahkan dari departemen di tingkat pusat. Aktivitas ini selain meningkatkan kapabilitas individu melalui pengalaman lapangan, juga membuka pintu penghasilan tambahan yang legal.

Bahkan untuk persiapan implementasi e-government sampai tingkat desa, sebanyak lebih dari 600 staf di tingkat kabupaten dilatih menjadi pendamping di tingkat desa. Ke depan, sebanyak tiga orang, yang salah satunya adalah operator TI akan diperbantukan di setiap desa.

4. Implementasi secara bertahap

Implementasi secara bertahap adalah pelajaran lain yang bisa diambil. KPT adalah sebuah pilihan baik untuk mengawali implementasi e-government. Selain karena melibatkan banyak pihak, dampak terhadap layanan publik dapat langsung terasa.

Pembangunan infrastruktur pun dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal sebanyak 52 kantor terkoneksi Internet sampai pada tingkat kecamatan. Pada tahapan selanjutnya, sebanyak 208 desa juga disambungkan.

Selain dapat menyiasai keterbatasan sumberdaya, implementasi secara bertahap ini juga akan memudahkan proses difusi dengan mengurangi risiko dan menurunkan resitensi.

Inisiatif Sragen untuk mendukung pengadaan infrastruktur dan fasilitas dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang akan memasok keperluan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau juga sangat menarik.

5. Pembangunan kemitraan

Kemitraan dengan berbagai pihak dikembangkan pun dikembangkan. Sebagai contoh, aplikasi untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk merupakan hasil kerjasama bagi hasil dengan sebuah perusahaan swasta. Dengan demikian, investasi yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Untuk memperbaiki cetak biru e-government, pihak perguruan tinggi pun dijadikan mitra. Kemitraan dengan beberapa lembaga internasional yang terkesan dengan kualitas layanan publik Sragen juga dilakukan. Kemitraan yang baik ini dengan berbagai pihak, selain akan memecahkan masalah keterbatasan sumberdaya, juga akan meningkatkan kualitas.

6. Melakukan evaluasi secara rutin

Salah satu masalah yang sering muncul dalam implementasi e-government adalah tidak adanya indikator keberhasilan (e.g. Janssen et al., 2004). Hal ini disadari betul oleh Sragen dan ditindaklanjuti dengan evaluasi rutin meskipun masih bersifat terbatas pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh KPT. Setiap tahun, KPT melakukan survei kepada pengguna layanan, untuk mengukur kualitas, dan sekaligus mendapatkan umpan balik untuk perbaikan.

Berikut adalah bagian paper tentang e-Government di Sragen yang saya kirimkan untuk PACIS 2007 di Selandia Baru.

The impacts of the Sragen e-government initiative are discussed in the following section, in light of the three e-government challenges mentioned above, i.e. management, infrastructure, and human factors.

Management factor. Political leadership with a clear vision is necessary to ensure successful implementation of e-government and efficient change management, to solve organizational and cultural inertia can only be done with a strong leadership. The organizational and cultural changes are often more difficult to carry out than the technological challenges. The Bupati claimed that: Change management is necessary to make e-government implementation successful.

In his meetings with the staff, the Bupati often stresses that those who are against (the e-government processes) should quit their job. This strong political leadership performed by the Bupati has given apparent results, manifested as support from all levels of the governmental offices and even from his political rivals in the local parliament. The Bupati’s background as a successful businessman in gas exploration may have a strong influence on his managerial style. In Sragen, he has experienced that managing civil servants is easier than managing private sector staff. The Bupati asserted, “Loyalty and commitment of the civil servants are better than those in the private companies. Hence, it is easier to encourage them. In Sragen, being a civil servant is still a high status.

Human factor. Sragen’s vision when implementing e-government is to improve public services. The Bupati pays serious attention to change the mind-set of the civil servants to be more service-oriented. Clearly, this is not an easy task to do. He stated, “I spent the first six months when I was in the position to do brain washing of the civil servants. The objective is to increase their awareness in improving public service quality.

To improve the public service quality, best practices from private sector are brought in. We want to make a new paradigm, new working culture, and new norms, declared The Head of the KPT. All initiatives are aiming to show a more friendly service atmosphere to the public, and the public service quality is evaluated regularly. In the first semester of 2006, we could process 65% of all requested services in a shorter time as expected, told the Head of the KPT. Asian Development Bank and International Finance Corporation even recommend the KPT as a model for other districts.

The strong leadership is also apparent when coping with the lack of IT literacy among the staff. Regular IT training is set-up by the local government to improve the IT literacy especially for young public officers and key personnel. Kumar and Best (2006) indicates that lack of adequately trained personnel is one of the main critical failure factors of e-government implementation. Young staffs and key persons should be able to operate a computer, stated the Bupati. The government also hires professional to fill-in IT-related position to speed-up e-government implementation. This initiative is inline with what Rose (2004: 226) suggests that “one means of support from the private sector would be providing human resources. Since few local government staffs are experts in digital information technology, the local government could have a joint operation with the private sector.”

In addition to serve the internal market in Sragen, Section for Research, Development, and Electronic Data now also use their experience to offer consultant services to other districts in Indonesia, in implementing e-government solutions. This is an answer to the entrepreneurial challenge set up by the Bupati for all offices. The Bupati asserted “I challenge all heads of office to be able to be consultants for other districts when they have implemented an e-government program in Sragen. The service fee they charge for this contributes to increase the Pendapatan Asli Daerah (PAD, Real Regional Income) and also gives a small, legal, income for the Sragen staff.

Infrastructure factor. Despite limited infrastructure and financial support, several e-government initiatives have been taken in Sragen. The Internet bandwidth used is, however, only 128 kbps, to serve all 52 offices. The limited bandwidth is the reasons that they do not offer the e-government services online via Internet, but from service points at the sub-district offices. Some of the e-government applications are provided by the central government. In order to able to provide a cost-effective IT infrastructure, the Sragen government have established Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, a local-government owned enterprises). An important additional initiative is collaboration with private sector. For instance, running the e-government application for processing ID-card is provided by a private partner using a “profit-sharing” principle.

So far, we have studied the e-government in Sragen from the government’s side (i.e. the supply side). From 2007 they have planned to connect all 209 village offices in Sragen to the Internet, which is a good starting point for supplying the public with access to the Internet and to study the demand side of the e-government solutions closer.

Senin dan Selasa, 16-17 Oktober 2006, saya bersama dengan kolega dari Agder University College, Ass. Prof. Bjorn Furuholt, berkesempatan bertemu dengan berbagai pengambil kebijakan di Kabupaten Sragen. Maksud kami ke sana adalah dalam rangka penelitian tentang e-government di Indonesia. Sragen kami pilih sebagai starting point karena presetasikan mendapatkan e-Government Award 1007 versi Majalah Warta Ekonomi untuk kategori Kabupaten/Kota.

Salah satu program unggulan Sragen adalah pengembangan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sebagai garda depan pintu layanan publik. KPT ini didirikan sejak tahun 2001. KPT tidak lagi merupakan pelayanan satu atap, tetapi pelayanan satu pintu (one stop service). KPT memberikan 52 layanan perijinan dan 10 layanan non-perijinan. Di pintu masuk KPT ditempelkan sebuah papan besar yang dengan jelas mencantumkan lama waktu (dalam hari) yang untuk mendapatkan layanan. Pembuatan KTP, misalnya, di sana dituliskan satu hari. Dalam prakteknya, hanya diperlukan waktu lima menit untuk mendapatkan. Bahkan kolega saya mendapatkan KTP sampel dalam waktu yang lebih cepat dari lima menit. Superb!

Saya juga mendapatkan KTP sampel lengkap dengan foto dan data saya di tingkat kecamatan dalam waktu lima menit. Sebanyak 16 layanan, dari 52 layanan yang diberikan oleh KPT didelegasikan ke tingkat kecamatan. Sebanyak 20 kecamatan di Sragen telah terhubung online dengan sistem di kabupaten. Lurah, dengan mengunjungi kantor kecamatan dapat langsung melakukan video conference dengan Bupati melalui NetMeeting. Tahun 2007, sebanyak 208 desa direncanakan akan terhubung dalam jaringan ini.

Metode pengembangan sistem informasi (information systems development methods, ISDM) dibuat untuk menjamin bahwa SI yang dikembangkan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan anggaran, dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Namun demikian, studi terhadap 32 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor menemukan adopsi ISDM di Indonesia masih rendah. Sebagian besar perusahaan mengembangkan metode sendiri dalam pengembangan SI yang sebagian di antaranya didasarkan pada ISDM yang sudah ada. Responden sepakat bahwa adopsi ISDM memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan usaha yang harus dilakukan untuk mempelajarinya. Temuan-temuan studi ini didiskusikan dan beberapa saran penelitian lanjutan juga dipaparkan.

Studi ini ditujukan untuk mengidentifikasi keahlian yang harus dimiliki oleh pekerja teknologi informasi. Studi dilakukan dengan dua metode; pertama, dengan melakukan pemindaian iklan lowongan pekerjaan teknologi informasi di media massa nasional, dan kedua dengan survei kepada komunitas teknologi informasi di Indonesia. Pemindaian iklan lowongan pekerjaan menemukan, bahwa rata-rata setiap hari terdapat 5 lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Terkait keahlian yang dibutuhkan, kedua metode memberikan hasil yang saling menguatkan. Secara umum, baik hard-skills dan soft-skills dianggap penting dalam melakukan pekerjaan. Soft-skills yang dibutuhkan cenderung sama untuk semua bidang pekerjaan, sedang hard-skills cenderung context-sepecific tergantung bidang pekerjaan. Soft-skills yang dibutuhkan adalah yang terkait dengan manajemen dan bisnis serta yang terkait dengan kemampuan komunikasi baik lisan maupu tulis. Secara umum, hard-skills yang dibutuhkan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori; dasar dan khusus. Hard-skills dasar terkait dengan kemampuan algoritma dan pemrograman; sedang hard-skills khusus terkait dengan tiga kelompok besar pekerjaan; yaitu yang berhubungan dengana (a) sistem dan jaringan komputer, (b) sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak, dan (c) multimedia. Temuan studi ini mempunyai implikasi yang penting pada desain kurikulum pendidikan tinggi teknologi informasi dalam rangka menyiapkan tenaga kerja teknologi informasi yang menguasai keahlian yang dibutuhkan oleh industri.

Following is an abstract of a research to answer the abovementioned question:

This research aims to (a) investigate differences in Internet adoption; (b) identify factors affecting Internet adoption; and (c) examine differences of Internet usage pattern between male and female users. Using data from 714 respondents/students with various backgrounds, the research unveils that in general, Internet adoption among female users are lower than that among male users.

Using Technology Acceptance Model (TAM), the research also finds that the Internet adoption among female users is affected by perceived ease of use rather than perceived usefulness. On the other hand, the Internet adoption among male users is affected by perceived usefulness rather than perceived ease of use. Male users are found to have a more flexible Internet access venue when compared to female users.

The research also gives an evident that Internet usage pattern among male and female users differs. Proportion of female users who use the Internet for chatting and study-related activities is significantly larger than that of male users. Conversely, proportion of male users who use the Internet for reading online news, testing and downloading software, shopping, entertainment, seeking job vacancy, and visiting pornographic sites are larger than female users. High cost Internet access and low access speed of the Internet and a lack of English proficiency are identified to be most severe obstacles of the Internet adoption in Indonesia.

%d bloggers like this: